djurnalis.com – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran (SE) terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19.
SE yang diteken pada 29 Juli 2022 ini bernomor Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Melansir dari laman resmi Kemendikbud-Ristek, Senin (1/8/2022), penghentian PTM harus dilakukan pada rombongan belajar yang terdapat kasus Covid-19.
Secara spesifik, penghentian PTM dilakukan jika terjadi klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan.
Kemudian PTM juga harus dihentikan jika hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih.
Penghentian sementara PTM juga dilakukan kepada peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19 meski bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau jika hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5 persen.
Selain itu, penghentian PTM juga dilakukan kepada peserta didik yang mengalami gejala Covid-19 atau suspek.
Terkait lama waktu penghentian, bagi kondisi klaster, maka dilakukan paling sedikit lima hari.
Sementara untuk kondisi peserta didik terkonfirmasi Covid-19, penghentian sementara PTM paling sedikit selama tujuh hari.
Adapun selama PTM dihentikan, proses pembelajaran pada rombongan belajar dan/atau peserta didik akan digantikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Di sisi lain, SE tersebut juga memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menelusuri kontak erat dan tes Covid-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi atau suspek.
Adapun penetapan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat dan/atau dinas kesehatan setempat.
Pemda juga harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM.
Berikut lima hal yang harus dilakukan oleh pemda:
1. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan
2. Pelaksanaan penemuan kasus aktif di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun notifikasi PeduliLindungi
3. Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan
4. Percepatan vaksinasi Covid-19 lanjutan (booster) bagi pendidik dan tenaga kependidikan
5. Percepatan vaksinasi Covid-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19
Yuk! baca artikel menarik lainnya dari djurnalis.com di GOOGLE NEWS
Baca Juga:
(Yar/Rah).
