djurnalis.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah hononer.
Dia mengakui pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023.
Penghapusan honorer merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen PPPK.
Di dalam PP itu tertuang peraturan yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK terhitung mulai 28 November 2023.
Lantaran sulit mengejar tenggat waktu yang tinggal 1 tahun itu, tidak ada pilihan lain selain BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP Manajemen PPPK, terkait batasan waktu 28 November 2023.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah merespons rencana pemerintah terkait penghapusan honorer pada 28 November 2023 itu.
Melalui aplikasi WhatsApp, Ganjar mengirim pesan di hari pelantikan Azwar Anas menjadi menteri pada 7 September 2022.
Dalam pesannya itu Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat agar mengkaji ulang rencana tersebut.
Melansir JPNN, Sabtu (1/10) terdapat tiga point penting yang Ganjar Pranowo sampaikan kepada Azwar Anas, sebagai berikut:
Minta Perubahan Metode Seleksi PPPK
Ganjar meminta agar seleksi PPPK jangan mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.
Berpihak pada ASN Kompeten
Selanjutnya, Ganjar berharap Menteri Anas berpihak pada ASN kompeten, dengan memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.
Kemudian menonaktifkan ASN yang melakukan korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya.
Dengan cara ini, Ganjar berharap nantinya ASN akan menjadi sangat kompetitif.
Ganjar merinci jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini di Jateng per September 2022 sebanyak 46.885 orang.
Berstatus PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan 357 orang, dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang.
Mengkaji Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer
Ganjar menyampaikan kepada Azwar Anas bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB terlalu tergesa-gesa.
Menurut Ganjar, fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat membantu melengkapi kurangnya pegawai.
Penghapusan honorer, kata Ganjar, harus mempertimbangkan pengembangan sumberdaya manusia.
Pasalnya, penghapusan honorer akan menambah beban kerja mereka.
Jika mengandalkan teknologi sekalipun, faktanya peralihan dengan memanfaatkan teknologi, juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.
Yuk! baca artikel menarik lainnya dari djurnalis.com di GOOGLE NEWS
Baca Juga:
(Yar/Ana)
