NewsPemprov

Gubernur Arinal Djunaidi Resmikan Kampung Nelayan Modern Kedua di Indonesia

80
×

Gubernur Arinal Djunaidi Resmikan Kampung Nelayan Modern Kedua di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Gubernur Arinal Djunaidi Resmikan Kampung Nelayan Modern Kedua di Indonesia

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua Komisi IV DPR RI dan Dirjen PDSPKP KKP meresmikan Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pulau Pasaran Kota Karang, Rabu (7/2/2024).

Pulau Pasaran merupakan sentra ikan teri terbaik di Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Hampir seluruh penghuni pulau pasaran tak lepas dari produksi ikan teri asin, mulai dari nelayan, pengolah hingga penjual komoditas ini. 

Di Pulau Pasaran terdapat 109 Pengolah, 8 Pemasar/Pengepul serta hampir 200 orang tenaga kerja (buruh) pengolahan ikan. Total produksi dari Pulau Pasaran mencapai 127,2 ton per tahun, dengan pendapatan rata-rata perbulan sekitar Rp. 17,8 juta. 

Beragam jenis produk seperti Teri Nasi, Teri Buntiaw dan Teri Jengki telah dipasarkan ke Bandar Lampung, Sumatera hingga Jakarta. Bahkan saat ini sedang dijajaki untuk diekspor ke luar negeri. 

Gubernur Arinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perhatian khusus dalam rangka meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yaitu melalui Program Nelayan Berjaya. Dengan program ini diharapkan produksi perikanan Lampung semakin meningkat, nelayan dan masyarakat perikanan lainnya menjadi sejahtera dan alam lestari.   

Selain itu, sejalan dengan era digitalisasi, maka Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan Program e-KPB yang memberikan kemudahan pengembangan usaha bagi petani dalam arti luas (termasuk masyarakat kelautan dan perikanan) menuju “Rakyat Lampung Berjaya”.  

Salah satu menu layanan bagi nelayan pada Program e-KPB adalah bantuan premi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB) yang telah terealisasi sebanyak 5.964 jiwa bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.  

Provinsi Lampung juga telah menerapkan Green Budgeting (anggaran berbasis ramah lingkungan), seperti penebaran kembali (restocking) benih ikan ikonik sebesar 3.070.000 ekor benih ikan di perairan umum daratan disertai penguatan kearifan lokal melalui pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas untuk memastikan tercapainya kelestarian ekosistem perairan.

Pulau Pasaran, kata Gubernur, merupakan salah satu sentra pengolahan ikan teri di Provinsi Lampung, nilai produksinya tercatat tidak kurang dari Rp 108 Miliar per tahun (Detik Travel, 24 Juni 2020) dengan tujuan pemasaran terbesar ke Jakarta, Medan dan Bangka.

Adapun beberapa permasalahan di Pulau Pasaran yang sudah berhasil diatasi melalui intervensi langsung oleh Gubernur Lampung adalah menaikkan daya/tegangan listrik serta rehab lantai penjemuran dan para-para dari CSR PT. Bukit Asam. 

Gubernur menuturkan, keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung saat ini, tidak terlepas dari perhatian Pemerintah Pusat utamanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.  

Oleh karenanya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada KKP RI yang telah banyak mendorong program kegiatan kelautan dan perikanan ke Provinsi Lampung, diantaranya adalah penetapan 5 Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan 1 Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Pulau Pasaran.

“Semoga sinergitas program kegiatan antara pusat dan daerah akan semakin meningkat dimasa yang akan datang untuk kemajuan kelautan dan perikanan yang lebih baik lagi,” kata Gubernur.

Gubernur meyakini, dengan diresmikannya Kalamo Pulau Pasaran akan memecahkan permasalahan yang ada dan akan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengungkapkan, Kalamo di Pulau Pasaran adalah yang kedua di Indonesia (setelah Kalamo di Biak) dan merupakan Kalamo tematik untuk pengolahan teri.

Kalamo Pulau Pasaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang merupakan bantuan dari KKP diantaranya rumah pengering higienis, gudang beku portabel, sentra kuliner, kios dan balai pertemuan nelayan.

Budi Sulistyo menyebutkan, Fasilitas Kalamo Pulau Pasaran telah memenuhi sertifikasi kelayakan pengolahan sehingga produknya siap untuk diekspor.

Terwujudnya Kalamo Pulau Pasaran yang prosesnya memakan waktu 1,5 tahun ini, kata Budi Sulistyo, merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi yang baik antara KKP, Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dirjen PDSPKP KKP berharap agar pengelola menjaga, memelihara dan memanfaatkan berbagai fasilitas ini dengan baik untuk menumbuhkan perekonomian, khususnya di kawasan pulau pasaran. Budi Sulistiyo juga berharap agar produk teri pulau pasaran bisa mendunia dan dikenal sebagai produk asli Lampung. (*).