NewsPemprov

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Tegaskan Peran Kepala Daerah Berikan Atensi Terhadap Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Pangan

24
×

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Tegaskan Peran Kepala Daerah Berikan Atensi Terhadap Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Pangan

Sebarkan artikel ini
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Tegaskan Peran Kepala Daerah Berikan Atensi Terhadap Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Pangan

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II *, Senin (12/02/2024).

Dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa dengan pesta demokrasi yang tinggal dua hari lagi maka masalah inflasi, stabilitas harga pangan, barang dan jasa ini tetap harus diberikan atensi.

“Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi imbas kepada kenaikan permintaan/demand atau tidak,” ucapnya.

Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data dari BPS, angka inflasi Indonesia berada di angka yang baik.

“Beberapa waktu lalu dari Badan Pusat Statistik sudah merilis untuk inflasi ditahun 2024 bulan Januari diangka 2,57% dan ini merupakan angka yang baik karena menurun dari bulan Desember 2023 year-on-year diangka 2,61%. Dilihat dari grafik selama lima bulan terakhir relatif cukup stabil. Target kita tahun 2024 ini adalah 2,5±1% artinya tertinggi 3,5% dan terendah 1,5%. Namun, kita juga bersyukur karena inflasi bulan ke bulan dari Desember 2023 ke Januari 2024 ini menurun tajam ke angka 0,04% yang di bulan Desember 2023 0,41%,” jelasnya.

Dengan angka inflasi nasional yang menunjukkan angka relatif terkendali, Mendagri meminta untuk tidak berpatokan pada angka nasional itu.

“Angka ini menunjukkan bahwa relatif terkendali. Tapi seperti biasa kita jangan berpatokan kepada angka nasional ini, ini good news, berita bagus untuk nasional, tapi belum tentu menggambarkan daerah. Karena daerah-daerah sangat bervariasi. Ada daerah-daerah yang bagus, bisa menjaga di angka mendekati nasional, bahkan ada yang dibawah, tapi ada beberapa daerah yang cukup tinggi,” lanjutnya.

Mendagri juga secara singkat menjelaskan beberapa komoditas yang yang menjadi penyumbang inflasi.

“Komoditas-komoditas yang kita lihat menjadi penyumbang berdasarkan rapat minggu lalu tetap nomor satu adalah beras dan Irjen Kemendagri sudah melakukan rapat dengan stakeholder terkait, baik Kementrian Pertanian untuk memperkuat penyerapan panen dalam negeri dan juga untuk skema impor bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog,” ucapnya.

Dimana selain beras, Mendagri menjelaskan bahwa jagung, bawang putih dan gula pasir yang menjadi juga memiliki andil.

“Kemudian, jagung karena ini sama, produksi dalam negeri diperkirakan belum mencukupi untuk 2-3 bulan kedepan. Perlu dipikirkan dan diantisipasi kemungkinan untuk melakukan penambahan dalam bentuk impor juga. Bawang putih, karena memang bawang putih diatas 90% impor, ini harus dilakukan cepat untuk dieksekusi supaya cepat membanjiri pasar, ini juga telah dirapatkan dengan stakeholder Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Yang lain adalah gula pasir, ada beberapa kabupaten/kota yang juga lebih dari 50 terjadi kenaikan. Ini yang lagi kita cari masalahnya dimana, tapi nanti setelah pemilu,” jelasnya.

Selain dari komoditas tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa komoditas lain relatif terkendali.

“Saya akan melakukan rapat ditingkat Menteri dan pimpinan lembaga khusus membahas mengenai masalah beras, jagung, bawang putih, serta gula pasir. Yang lain-lain relatif terkendali, tapi ada beberapa daerah yang pengecualian,” lanjutnya.

Terkait Pemilihan Umum yang tinggal dua hari lagi, Mendagri juga menyampaikan beberapa informasi tambahan terutama kaitan dengan tugas-tugas kepala daerah sebagai kepala pemerintahan berkaitan dengan dukungan pemerintah dalam menghadapi Pemilu mendatang.

“Pemerintah sesuai dengan undang-undang memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu yang pertama adalah dukungan dalam bentuk sarana prasarana,” ucapnya.

“Yang kedua adalah masalah distribusi logistik, saya juga diminta oleh KPU pimpinan KPU untuk membantu masalah distribusi terutama di daerah-daerah yang sulit dicapai, di pulau-pulau yang lagi ombaknya besar, daerah-daerah terpencil yang ada di atas gunung, di tengah hutan, itu otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Jadi selain daerah-daerah sulit, adalah daerah-daerah yang terkena bencana,” lanjutnya.

Hal lain yang disampaikan Mendagri adalah terkait mengenai fasilitas kesehatan dan sosialisasi tentang penggunaan hak pilih.

“Fasilitas Kesehatan seperti klinik Puskesmas yang ada, selesai petugas yang nyoblos, tolong petugas kesehatan nya stand by sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat. Jangan sampai fasilitas Kesehatan itu tutup terutama yang di garis depan. Kepala daerah, sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama poliklinik Puskesmas dan lain-lain,” tegasnya.

“Kepada jajaran pemerintah untuk mensosialisasikan menggunakan hak pilih karena makin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih baik itu pimpinan negara ataupun legislatif karena memiliki legitimasi dipilih oleh rakyat dalam jumlah yang mayoritas. Sosialisasi menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela ini perlu disampaikan kepada masyarakat ini adalah kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov menegaskan kembali beberapa arahan yang telah disampaikan oleh Mendagri untuk kemudian dilakukan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung suksesnya pemilu mendatang. (*)