BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17 -– BPBD Provinsi Lampung menyelenggarakan Lokakarya Pengakhiran Program Tingkat Provinsi dalam rangka Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah I di Provinsi Lampung.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan BNPB beserta rombongan, serta peserta lokakarya yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, SE., MH, yang diwakili oleh Plt. Sekretaris BPBD Provinsi Lampung Joni, SH,MH, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran semua pihak yang turut serta dalam acara ini. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung telah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Kami berharap dengan adanya program ini, tingkat risiko bencana di Provinsi Lampung yang saat ini berada pada kategori tinggi dapat menurun menjadi sedang atau bahkan rendah,” ujar Rudy Sjawal Sugiarto.
Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dirilis BNPB menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, dari 142,55 pada tahun 2022 menjadi 135,66 pada tahun 2023 dengan tingkat risiko sedang. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan dalam program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), termasuk sosialisasi desa, pembentukan forum PRB, pelatihan relawan, serta pelaksanaan program KATANA beserta SOP-nya.
Program IDRIP juga menghasilkan sejumlah capaian penting, seperti terbentuknya FPRB dan relawan Destana tingkat desa/kelurahan, penyusunan peta risiko berbasis komunitas, SOP sistem peringatan dini desa/kelurahan, serta peningkatan penilaian ketangguhan desa setelah program Destana berjalan.
Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan simulasi mandiri oleh FPRB dan relawan desa/kelurahan, serta upaya mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, melalui perwakilannya, menyampaikan apresiasi dan arahan penting bagi keberlanjutan program ketangguhan bencana di Provinsi Lampung. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana yang mutlak dilakukan terutama pada fase pra bencana.
“Pertemuan Global Platform Disaster Risk Reduction Tahun 2022 di Bali merekomendasikan pendekatan partisipatif yang berpusat pada komunitas sebagai salah satu agenda resiliensi berkelanjutan. Kami berharap desa/kelurahan yang telah diperkuat dapat menjadi contoh bagi desa/kelurahan lainnya dalam aspek ketangguhan mengelola bencana,” ungkap Prasinta Dewi.
Kegiatan lokakarya ini juga menjadi momen penting untuk evaluasi dan perencanaan lanjutan. Pemerintah daerah diimbau untuk terus memberdayakan fasilitator desa/kelurahan sebagai aset berharga dalam mendukung keberlanjutan program ini.
“Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru, ini adalah awal dari upaya kita untuk melanjutkan dan mempertahankan apa yang telah kita capai. Mari kita jadikan desa/kelurahan kita sebagai contoh bagi desa-desa lain dalam aspek ketangguhan dalam mengelola bencana,” tambah Prasinta Dewi.
Acara diakhiri dengan peresmian pembukaan lokakarya oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB dan harapan bahwa apa yang telah dilakukan akan menjadi pondasi bagi semakin tumbuh dan berkembangnya pihak-pihak yang peduli dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di Provinsi Lampung. (rls/*)
