Metro djurnalis.com-Kekecewaan memuncak, Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Non-Database Kota Metro memastikan akan turun ke jalan pada Senin, 12 Januari 2026, sebagai bentuk protes keras atas ingkarnya Pemerintah kota Metro terhadap janji yang ditanda tangani diatas materai di saksikan sejumlah Anggota dan Ketua DPRD Ria Hartini. Aksi ini akan digelar bersama organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI).
Aksi tersebut bukan tanpa dasar. Forum THL Non-Database Kota Metro menegaskan bahwa tuntutan yang kini kembali disuarakan sejatinya telah diterima secara resmi oleh Pemerintah Kota Metro dalam forum terbuka yang digelar pada Selasa, 16 September 2025 yang lalu, bertempat di Aula Pemerintah Kota Metro. Kesepakatan itu bahkan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tuntutan, ditandatangani langsung oleh unsur pimpinan daerah.
Namun, hingga awal 2026, janji tinggal janji. Tidak satu pun poin kesepakatan berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam berita acara tersebut, Pemerintah Kota Metro secara tegas berjanji tidak akan merumahkan 540 THL, baik THL Pemerintah Daerah, THL BLUD, maupun Guru. Pemerintah juga berkomitmen mengusulkan THL Non-Database yang telah memenuhi ketentuan untuk masuk skema PPPK Paruh Waktu, serta menjamin keberlanjutan pekerjaan mereka di lingkungan Pemkot Metro.
Tak hanya itu, pemerintah juga berjanji menagih dan merealisasikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer sesuai kemampuan APBD. Bahkan, Pemkot Metro sepakat mendorong BKN RI dan KemenPAN-RB agar memberi afirmasi dan kelonggaran bagi THL Non-Database.
Faktanya, hampir seluruh poin tersebut dinilai mandek dan diabaikan.
“Kami tidak menuntut hal di luar hukum. Ini janji tertulis, ditandatangani, disepakati bersama. Tapi sekarang justru kami terancam kehilangan pekerjaan,” tegas perwakilan Forum THL Non-Database.
Berita acara tersebut diketahui ditandatangani oleh Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, sejumlah anggota DPRD, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, termasuk Forum THL Non-Database, KNPI, dan HMI Kota Metro.
Bagi THL, pengingkaran ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal keberlangsungan hidup.
Bertahun-tahun mengabdi, kini mereka merasa dipinggirkan oleh sistem dan dikhianati oleh janji politik.
Aksi pada 12 Januari mendatang dipastikan akan menjadi peringatan keras.
THL bersama IPLI menyatakan tidak akan berhenti sampai pemerintah bertanggung jawab atas kesepakatan yang mereka buat sendiri.
“Kalau janji tertulis saja bisa diingkari, lalu di mana lagi rakyat kecil harus percaya?” tutup salah satu koordinator aksi. Krisna
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.