Metro, djurnalis.com — Polemik pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Metro kembali mencuat. Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah, TR.SH., secara terbuka mempertanyakan transparansi pengelolaan lahan Lambau di Kelurahan Ganjar Asri yang merupakan aset Dinas KPPP Kota Metro. Sebab disana selain ada tanaman padi, juga ada pembibitan ikan baung dan ikan air tawar lainnya.
Dalam pernyataannya di markas IPLI, kawasan Mekarsari, belum lama ini, Hermansyah menduga hasil pengelolaan lahan, peternakan ayam dan pembibitan di Lambau tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia bahkan melontarkan dugaan keras bahwa hasil aset itu berpotensi masuk ke kantong pribadi Oknum Pejabat Pemkot Metro.
“Kita ingin tahu, ke mana larinya hasil aset Dinas Pertanian berupa lahan Lambau itu. Apakah benar masuk ke APBD Kota Metro atau justru masuk kantong pribadi Oknum di dinas tersebut, sebab disana selain tanaman padi, ada juga pembibitan ikan, peternakan ayam, di lahan sekitar empat hektar tersebut, kalau dihitung ada ribuan ikan yang dipelihara di kolam kolam di lahan Lambau tersebut” tegas Hermansyah.
Menurutnya, lahan Lambau yang selama ini diketahui dikelola oleh Dinas Pertanian mustahil tidak menghasilkan apa-apa. Jika ada hasil, kata dia, publik berhak mengetahui ke mana aliran keuangannya.
“Kalau lahan itu dikelola dinas, tentu ada hasil. Siapa yang paling berwenang? Kepala Dinas. Maka wajar jika Publik menduga ada Oknum yang tidak transparan dalam pengelolaan hasilnya” ujarnya.
Hermansyah juga menyebut adanya indikasi bahwa Kepala Dinas Pertanian, Heri Wiratno, terlibat langsung dalam pengelolaan lahan tersebut.
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait besaran hasil, mekanisme pengelolaan, maupun pencatatan dalam laporan keuangan daerah.
IPLI mendesak Pemerintah Kota Metro untuk membuka data secara terang-benderang.
Transparansi, kata Hermansyah, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala UPTD pembibitan ikan Dinas KP3 Metro Ahmadi mengakui bahwa Dirinya menangani pembibitan ikan, bahkan Dia mengaku ada UPTD lain selain yang Ia kelola, seperti pertanian padi, UPTD peternakan ayam dan lainnya.
“Disini ada UPTD perikanan, peternakan, UPTD pemeliharaan unggas dan UPTD penanaman padi, masing masing ada Pengelolanya, terkait hasil, Saya tegaskan sesuai PAD, lebih kurang tujuh puluh juta pertahun dari sektor pembibitan ikan di UPTD Kita ini” ungkapnya.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan berpotensi menjadi pintu masuk penegakan hukum penegakan Hukum atas pengelolaan aset daerah. Krisna.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.