Metro, djurnalis.com – Tokoh Masyarakat yang juga Anggota DPRD Dari Fraksi Partai Gerindra Kota Metro, Drs. Sudarsono, berharap kepada Rekan² Nya di DPRD untuk mendorong Pemkot Metro agar pengelolaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak ketiga. Hal itu Ia tegaskan saat jumpa Pers diruang hearing Dewan setempat, Rabu, 6/5/2026.
Bahkan Wakil Rakyat dari Fraksi Gerindra kota Metro itu menyoroti arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sudarsono mengakui bahwa, anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik, bukan justru menyisakan berbagai persoalan di tengah tengah Publik Bumi Say Wawai.
Dalam keterangannya, Sudarsono menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pengelolaan persampahan, hingga kebutuhan pelayanan dasar Masyarakat yang belum sepenuhnya oftimal.
Menur-Nya, dengan kapasitas anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah setiap tahunnya, Masyarakat sepatutnya sudah bisa merasakan dampak pembangunan yang lebih nyata dan merata.
“APBD itu berasal dari Rakyat. Maka penggunaannya juga harus benar-benar tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh Masyarakat” ujar Sudarsono.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian Pemerintah Daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan, agar anggaran tidak terserap pada belanja rutin semata, tetapi lebih banyak diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan Publik.
Dirinya mengajak Rekan² Nya sesama Anggota DPRD Metro untuk fokus mendorong pengelolaan sampah dan parkir, seharusnya bekerja sama dengan Pihak ketiga. Seperti parkir RSUD Ahmad Yani yang menurutnya aneh kalau sekarang bisa tidak mencapai target.
“Sudah waktunya pengelolaan parkir, sampah dan lainnya dikelola Pihak ketiga, apalagi RSUD Kita sudah jadi Badan Usaha” tegas-Nya.
Sudarsono berharap seluruh Pemangku kebijakan di Kota Metro dapat menjadikan evaluasi anggaran sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan APBD.
“Yang dibutuhkan Masyarakat bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, akan tetapi hasil nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh Mereka” tegasnya. Krisna.
