Djurnalis.com – – Dewan Pembina Aksi Milenial Lampung, Sosok Wanita Muda yg Tegas juga aktif Sebagai Wakil Ketua KNPI Lampung, Farah Nuriza Amelia mengingatkan Bawaslu perihal pengawasan aturan larangan mutasi aparatur sipil negara (ASN) enam bulan sebelum penetapan masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Baca juga:  Saksi Ahli IT: Rekaman Video Tiktok dan CCTV Merupakan Satu Kejadian yang Sama.

“Pada pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada sudah jelas, dimana kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan, ” kata Farah, Selasa (26/3/2023).

Farah mengatakan, sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tanggal penetapan calon kepala daerah pada tanggal 22 September 2024.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga:  Cek Pelayanan SPKT, Kapolres Metro Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal.

“Artinya Bawaslu harus mengawasi pergantian pejabat tersebut dan menjadikan masalah ini masuk dalam peta kerawanan pilkada 2024. Jangan sampai kecolongan apalagi pergantian pejabat tersebut guna menguntungkan salah satu calon kedepannya, ” Ujar wanita muda yang aktif di bidang kepemudaan ( Milenial ) ini.

Baca juga:  Pemerintah Provinsi Lampung Berkomitmen Tingkatkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan di Provinsi Lampung

Farah pun meminta, apabila terjadi hal tersebut Bawaslu bisa bersikap tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Bawaslu harus bersikap tegas apabila terjadi pelanggaran seperti yang saya jelaskan tadi, ” Tutupnya. (*)