Ketua IPLI Tantang Penegak Hukum: Dugaan Mark Up Miliaran Rupiah di 15 Dinas Kota Metro Harus Dibongkar Tanpa Kompromi

Metro, djurnalis.com — Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, SH, melontarkan pernyataan keras usai menjalani pemeriksaan dan koordinasi dengan Subdit II Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung terkait dugaan mark up Anggaran bernilai miliaran rupiah yang disinyalir terjadi di 15 dinas Pemerintah Kota Metro.
Usai dimintai keterangan selama lebih dari satu jam di ruang Subdit II Ditreskrimsus, Hermansyah menggelar jumpa pers di lobi Polda Lampung. Ia menegaskan, langkah IPLI bukan sensasi, bukan tekanan politik, melainkan perlawanan terbuka terhadap praktik penggerogotan uang Negara.

“Ini bukan laporan main-main. Ada dinas yang laporannya masih perlu dilengkapi di lapangan, dan itu sedang kami kejar. Dugaan mark up ini nyata dan menyangkut uang rakyat,” tegas Hermansyah dengan nada keras. Jumat, 30 Januari 2026.

Dari 15 dinas yang dilaporkan, Hermansyah secara terbuka menyebut Dinas Pendidikan Kota Metro dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bagian dari laporan awal yang telah disampaikan kepada penyidik.

Sementara dinas-dinas lainnya, menurut Hermansyah, tinggal menunggu giliran dipanggil Aparat Penegak Hukum.

“Yang lain jangan merasa aman. Tunggu saja. Jika sudah dipanggil Polda Lampung, itu artinya hukum mulai bekerja. Kami tidak akan berhenti di satu atau dua dinas” ujarnya lugas.

Hermansyah secara terbuka menekan moral dan integritas Penegak Hukum, khususnya Polda Lampung, agar tidak ragu dan tidak tunduk pada kepentingan apa pun dalam mengusut dugaan mark up yang diduga telah menguras keuangan Negara hingga miliaran Rupiah.

“Ini ujian bagi Aparat Penegak Hukum. profesional atau kompromi. Kami ingin kasus ini dibongkar terang-benderang, tanpa tebang pilih, tanpa pesanan, dan tanpa perlindungan terhadap siapa pun” katanya tegas.

Ia tegaskan IPLI akan mengawal kasus ini sampai ke ujung, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Kalau Hukum lemah, Rakyat yang dirugikan. IPLI berdiri untuk melawan praktik kotor permainan terhadap anggaran. Negara tidak boleh kalah oleh para perampok uang rakyat” tekan Hermansyah.IPLI memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proses hukum yang berjalan hingga dugaan kerugian Negara ini benar-benar terungkap dan Pihak-Pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban Hukum. Krisna/ Andre DF.