Metro, djurnalis.com- Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) bongkar dugaan pemborosan dana rutin Sekretariat Pemkot Metro Rp7,386 Miliar, Hermansyah TR. SH. meminta Uang Rakyat Jangan Dihabiskan untuk Foya-Foya!.

Kota Metro kembali diguncang kritik keras. Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, S.H., secara terbuka menyoroti dugaan pemborosan anggaran rutin di Sekretariat Pemerintah Kota Metro yang disebut mencapai Rp7,386 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Hermansyah dalam keterangan pers di Kantor IPLI, Selasa (24/02/2026) pagi. Ia menilai penggunaan dana rutin tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang disebut sedang tidak baik-baik saja.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga:  Cairkan Insentif RT, Walikota Ajak Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Tagih PBB ke Wajib Pajak

“Metro ini sedang kesulitan keuangan. Banyak pekerjaan fisik yang belum terbayar, infrastruktur rusak di mana-mana, Masyarakat mengeluh. Tapi anggaran rutin sekretariat justru membengkak hingga miliaran rupiah. Ini patut dipertanyakan”, tegas Hermansyah.

Ia juga menyoal kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso yang dinilai gagal mengelola keuangan daerah secara efektif.

Menurutnya, dengan APBD Kota Metro yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun, seharusnya pemerintah mampu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dan kewajiban pembayaran pekerjaan fisik tidak tersendat.

Baca juga:  Oprator Desa Hanau Berak Padang Cermin Diduga Melakukan Tindakan Arogansi Terhadap Wartawan Yang Mengurus Surat

“Setahu saya APBD Metro lebih dari Rp1 triliun. Kalau sekarang sampai tidak mampu membayar pekerjaan fisik dan infrastruktur rusak, publik berhak bertanya: uangnya ke mana? Siapa yang bertanggung jawab”? ujar Hermansyah dengan nada keras.

IPLI juga membandingkan kondisi saat ini dengan kepemimpinan wali kota sebelumnya yang dinilai mampu menjaga stabilitas anggaran serta mendorong pembangunan infrastruktur secara merata.

Hermansyah menegaskan, kritik yang disampaikan bukan serangan personal, melainkan bentuk kontrol sosial agar tata kelola keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel. Ia mendesak DPRD Kota Metro dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengawasan serta audit menyeluruh terhadap penggunaan dana rutin di lingkungan Sekretariat Pemkot Metro.

Baca juga:  Oknum Kadis Perkim Metro FD Di Titipkan Ke Lapas Bumi Say Wawai Oleh Kejaksaan.

“Ini uang rakyat. Bukan uang pribadi Para Pejabat. Jangan sampai Masyarakat tambah susah, jalan rusak, pembayaran proyek tertunda, sementara anggaran rutin justru membengkak tanpa kejelasan” pungkasnya. Krisna

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Metro belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Krisna