Metro, djurnalis.com -Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik 100 pejabat yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala puskesmas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Senin 2/03/2026. Dirinya berharap, pelantikan ini akan ciptakan Pemerintahan yang mampu melayani Masyarakat Bumi Say Wawai.
Walikota Metro menegaskan bahwa pelantikan kali ini berfokus pada pengukuhan dinas baru serta perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur.
Bambang mengakui, beberapa perubahan tersebut di antaranya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang kini resmi menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro. Kemudian Disporapar menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta terdapat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro.
“Hari ini kita fokus pada pengukuhan atas perubahan nomenklatur dinas-dinas tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ASN harus betul-betul memperbaiki kinerja, terutama di Kota Metro yang benar-benar harus menunjukkan kinerja yang baik demi memberikan pelayanan maksimal” ujar Bambang.
Selanjutnya Bambang turut menekankan bahwa kritikan Masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat besar, khususnya dalam hal pelayanan publik apabila Pegawai mampu memberikan pelayanan terbaik, maka citra positif juga akan mengikuti.
“Bagaimanapun kritikan Masyarakat, jika pegawai memberikan pelayanan yang terbaik pasti akan disorot dengan hal-hal yang baik pula” ungkapnya.
Bambang menyampaikan harapannya agar seluruh ASN di Kota Metro mampu memberikan pelayanan dan suguhan terbaik kepada Masyarakat dan Pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk menjadi Pelayan Masyarakat yang profesional dan responsif.
“Kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat merupakan bagian dari pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pelantikan ini, menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel” pungkasnya. Krisna/ Andre DF.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.