NEWS  

Walikota Metro Dipastikan Hadiri Rakor Evaluasi Program Pembangunan 2026.

Metro, djurnalis.com-Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dipastikan akan menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan Kota Metro tahun 2026, kegiatan itu digelar oleh DPRD Kota Metro. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu 01/04/2026.

 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Deddy Hasmara, menyampaikan bahwa kehadiran wali kota pada agenda tersebut telah terkonfirmasi.

Baca juga:  Kapolres Metro Bagikan Takjil Berbuka Puasa Gratis Kepada Masyarakat.

 

“Wali kota akan hadir pada rapat evaluasi di DPRD, kemungkinan pukul 10.00 WIB” kayanya.

 

Sebelumnya, pada pemanggilan kedua oleh DPRD, Wali Kota Metro berhalangan hadir karena harus menghadiri agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

 

Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, menjelaskan bahwa ketidakhadiran tersebut telah disampaikan secara resmi.

Baca juga:  Kuasa Hukum Terdakwa: Tuntutan JPU Sangat Mengada-ada Karena Tidak Beralasan dan Tidak Sesuai Fakta Persidangan

 

“Undangan kedua sudah mendapat balasan dari Pak Wali. Pada hari itu Beliau sedang ke BPK untuk agenda LKPD yang waktunya bersamaan, sehingga tidak dapat hadir” tegasnya.

 

Abdulhak mengatakan bahwa pemanggilan rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia juga menekankan bahwa agenda tersebut bersifat biasa dan tidak perlu disikapi berlebihan.

Baca juga:  Jelang Penyelenggaraan PON XXI Sumut - Aceh, Gubernur Arinal Djunaidi Gelar Rakor Bersama Pengurus Cabor KONI Provinsi Lampung

 

“Ini hal yang biasa, bagian dari tugas pengawasan DPRD, sekaligus sebagai ajang silaturahmi” ungkapnya kepada Awak Media.

 

Sebagai Lembaga Legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD berwenang memastikan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan serta berpihak pada kepentingan Masyarakat. Krisna