Pasang Iklan Produk mu disini
Pesan Sekarang

Metro, djurnalis.com – Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan tajam lima fraksi DPRD Kota Metro.

Dengan dana alokasi belanja modal yang hanya sebesar Rp44,66 miliar, Pemerintah kota dinilai perlu menjelaskan secara konkret, bagaimana pembangunan daerah akan terlaksana di tengah keterbatasan fiskal dengan dana yang seadanya tersebut.
‎
‎Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi-Fraksi Gabungan DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, saat membacakan Pandangan Umum lima Fraksi-Nya terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, pada Senin 16 November 2026.
‎
‎Lima fraksi yang menyampaikan pandangan secara kolektif yakni Fraksi PKS, Gerakan NasDem Raya, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Kebangkitan Bangsa Metro.
‎
‎Dalam pandangannya, Wasis Riyadi yang mewakili lima Fraksi tersebut mengungkapkan bahwa struktur RAPBD 2027 memperlihatkan tantangan serius bagi pembangunan Kota Metro. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp903,28 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp906,28 miliar. Artinya, terdapat defisit anggaran sebesar Rp3 miliar lebih.
‎
‎Namun, persoalan yang paling disoroti bukan sekadar defisit, melainkan kecilnya ruang anggaran untuk pembangunan fisik dan peningkatan aset daerah.
‎
‎Alokasi belanja modal hanya tercatat Rp44.661.915.628 atau sekitar 4,93 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut bahkan disebut lebih rendah dibandingkan tahun 2026.
‎
‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah pembangunan Kota Metro pada 2027. Sebab, kebutuhan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah daerah.
‎
‎Wasis mengingatkan, rendahnya belanja modal bukan persoalan sederhana. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat menyebabkan pembangunan fisik stagnan, kualitas pelayanan publik menurun, serta pertumbuhan ekonomi melambat, hingga melemahkan daya tarik investasi.
‎
‎Lima fraksi pun meminta Wali Kota Metro tidak hanya menyampaikan target pembangunan, tetapi juga menjelaskan strategi konkret untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut.
‎
‎Terlebih, pemerintah daerah kini memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro. DPRD mempertanyakan bagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama dapat diwujudkan jika alokasi belanja modal justru terus mengalami penurunan.
‎
‎Sorotan DPRD tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Keterbatasan anggaran pembangunan dikhawatirkan membuat penyelesaian persoalan jalan, fasilitas publik, dan infrastruktur lainnya berjalan lambat.
‎
‎Lima fraksi meminta Wali Kota menjelaskan strategi pembangunan yang akan diterapkan agar keterbatasan belanja modal tidak semakin memperlebar persoalan infrastruktur di Kota Metro.
‎
‎Selain itu, Pemerintah juga diminta menjelaskan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menilai optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada harus dibarengi dengan pencarian potensi pendapatan baru, agar kemampuan fiskal daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari Pusat.
‎
‎Di sisi lain, RAPBD 2027 juga dihadapkan pada tuntutan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, hingga kewajiban anggaran pendidikan dan infrastruktur.
‎
‎Lima fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan bagaimana program-program prioritas nasional tersebut diakomodasi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat Kota Metro.
‎
‎Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. DPRD mendorong agar anggaran 2027 memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, dan operasional Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
‎
‎Tak hanya soal pembangunan, rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan lampu jalan turut dipertanyakan.
‎
‎Lima fraksi mengingatkan agar rencana tersebut tidak dipaksakan tanpa kajian menyeluruh. Aspek teknis, kelayakan proyek, dan kemampuan keuangan daerah harus dihitung secara matang agar tidak menjadi beban APBD dalam jangka panjang.
‎
‎DPRD juga mendorong perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu langkah meningkatkan efisiensi belanja Pemerintahan kota.
‎
‎Sejumlah opsi yang disampaikan antara lain penggabungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta penataan OPD yang membidangi perdagangan dan koperasi.
‎
‎Menurut lima fraksip tersebut, penataan kelembagaan perlu dilakukan berdasarkan kajian mendalam, sehingga anggaran Birokrasi lebih efisien tanpa mengorbankan pelayanan publik.
‎
‎Persoalan lain yang tak luput dari kritik adalah keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Lima fraksi mengingatkan agar seluruh pekerjaan yang telah dianggarkan dapat dimulai sejak awal tahun, bukan justru menumpuk pada akhir tahun anggaran.
‎
‎Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dinilai dapat menghambat pembangunan, mengurangi efektivitas penyerapan anggaran, dan berpotensi merugikan Masyarakat yang menunggu hasil pembangunan.
‎
‎Melalui pandangan umum tersebut, lima fraksi DPRD Kota Metro meminta Wali Kota memberikan jawaban yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan. Krisna/ Andre DF.