NewsPemprov

Pemprov Lampung Optimalkan Potensi Sumberdaya dan Sinergi Seluruh Stakeholder Guna Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung

21
×

Pemprov Lampung Optimalkan Potensi Sumberdaya dan Sinergi Seluruh Stakeholder Guna Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung

Sebarkan artikel ini
Pemprov Lampung Optimalkan Potensi Sumberdaya dan Sinergi Seluruh Stakeholder Guna Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 bertempat di Ballroom Hotel Emersia, Selasa (06/02/2024).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekubang menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya karena amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional namun Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

“Forum ini menjadi strategis untuk media berdiskusi dan bertukar pikiran seluruh Stakeholder pembangunan di Lampung, mendiskusikan bagaimana mengatasi sejumlah isu dan permasalahan pembangunan yang kita rasakan masih menghambat kehidupan masyarakat daerah dan bangsa kita, baik yang telah berlangsung sebelumnya, maupun tahun- tahun yang akan datang,” ucapnya.

Dengan dilaksanakannya Agenda Nasional yaitu Pemilu (Pileg dan Pilpres) pada 14 Februari mendatang, serta Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024, Pada sisi perencanaan, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus menyelesaikan dokumen perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD 2025-2045) maupun dokumen teknokratis jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dimana Dokumen RPJPD 2025-2045 akan digunakan oleh para Calon Kepala Daerah sebagai acuan dalam menyusun Visi dan Misi pembangunan ke depan.

“Momen strategis dari kebijakan 'Pemilu Serentak' dan 'keseragaman periodisasi dokumen perencanaan' tentunya harus benar- benar dimanfaatkan untuk dapat melahirkan keselarasan antar dokumen perencanaan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Tidak hanya terbatas pada indikator dan target, namun harus pula dipertegas mengenai arah kebijakan dan program pembangunan hingga lokasi indikatif yang bersinergi dan berkesinambungan,” tegasnya.

Berkenaan dengan teknis penyusunan dokumen perencanaan, Gubernur berharap agar Bappeda sebagai Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan telah mempersiapkan hal ini dengan sebaik-baiknya.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Gubernur juga menyatakan bahwa kinerja pembangunan Lampung pada aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan terus membaik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

“Kinerja pembangunan perekonomian daerah mulai membaik pasca Pandemi Covid 19. Tahun 2022 tumbuh positif sebesar 4,28% dengan kontribusi terbesar didominasi oleh sektor Pertanian (dalam arti luas) dengan kontribusi sebesar 27,90 %. Tren positif terus berlanjut, Capaian kinerja ekonomi Lampung pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55% (c-to-c). Kontribusi PDRB Lampung menempati urutan ke-4 terbesar Se-Sumatera yaitu sebesar 9,93%,” jelasnya.

Selain itu, Salah satu indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami tren sangat baik. Capaian tahun 2023 sebesar 109,25 naik dibanding 2022 yang sebesar 104,30.

Kemudian, dari sisi pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori 'Tinggi', dimana pada tahun 2023 mencapai 72,48, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya (71,79). Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2023 (Agustus) mencapai angka 4,23% lebih baik dari Nasional sebesar 5,32%. TPT di Provinsi Lampung sebesar 4,23 persen menempati posisi terendah ketiga di Sumatera setelah Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga dapat terus ditekan. Persentase Penduduk miskin di Lampung turun dari 11,44% pada September 2022 menjadi 11,11% pada Maret 2023. Secara jumlah, turun sebanyak 24,9 ribu orang.

“Gambaran capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tersebut relatif baik. Namun, kita masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam upaya penguatan ekonomi daerah, saat kondisi global yang belum sepenuhnya stabil dan inflasi yang masih menjadi tantangan,” lanjut Gubernur.

Gubernur dalam hal ini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menargetkan penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2025 sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

“Perlu komitmen bersama antara provinsi, kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkannya dengan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” lanjutnya.

Gubernur juga berharap penyusunan RKPD 2025 ini dapat mengoptimalkan potensi dan sinergitas seluruh stakeholder terkait.

“Saya juga berharap, agar dalam penyusunan RKPD 2025 dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya dan sinergi seluruh stakeholder pembangunan untuk mempercepat laju pembangunan di Provinsi Lampung,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menyampaikan apresiasinya dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

“Terimakasih atas nama pimpinan dan kelembagaan DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bappeda Provinsi Lampung dan teman-teman Bappeda Kabupaten/Kota yang membangun sinergi, kolaborasi, kerjasama dan juga membangun proses interaksi saling share tentang data,” ucapnya.

Mingrum Gumay juga mendorong Bappeda Kabupaten/Kota untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi.

“Saya mendorong teman-teman Bappeda Kabupaten/Kota untuk rajin berkomunikasi dengan provinsi khususnya Bappeda Provinsi tidak hanya dalam acara-acara formal seperti ini karena boleh jadi ada program-program lain yang bisa didapatkan di provinsi,” harapnya.

Adapun penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk penyepakatan program kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dikeluarkan kedalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dan diikuti oleh 100 peserta yang hadir secara langsung dan 150 peserta yang hadir secara virtual. (*)