Metro, djurnalis.com – Pemerintah Kota Metro mensosialisasikan pemahaman bersama mengenai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sistem pengelompokan desil kesejahteraan penduduk sebagai bagian dari upaya meng-optimalkan penyaluran bantuan sosial serta pelayanan publik agar bisa tepat sasaran.
Upaya tersebut menjadi pembahasan kegiatan Pemerintah Kota Metro dalam mensosialisasikan DTSEN tersebut yang berlangsung pada Rabu, 9/9/2026, di Aula Pemerintah Kota Metro menjadi tempat pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai DTSEN dan sistem pengelompokan desil kesejahteraan penduduk.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Metro Ahmad Hariyanto, Kepala BPS, Camat dan Lurah SE Bumi Say Wawai.
Pemerintah Kota Metro memandang pemahaman terhadap DTSEN penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Keberadaan data yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah memetakan kondisi sosial-ekonomi Masyarakat dan menentukan Kelompok yang menjadi prioritas.
DTSEN merupakan basis data nasional yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Basis data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk siapa yang membutuhkan bantuan, seberapa besar kebutuhannya, serta kondisi sosial-ekonominya.
Pemanfaatan DTSEN tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data sosial-ekonomi tersebut juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pembangunan daerah.
Pemerintah juga dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan prioritas penerima program berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat diharapkan dapat membantu menekan risiko salah sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Data sosial-ekonomi juga dapat digunakan untuk melihat perubahan kondisi masyarakat dan mengevaluasi program yang telah diberikan. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai daftar penerima bantuan, tetapi menjadi fondasi data sosial-ekonomi dalam menentukan intervensi dan kebijakan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto mengatakan proses sosialisasi mengenai DTSEN perlu dilakukan dengan pendekatan yang mudah diterima masyarakat. Menurut dia, cara penyampaian informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami proses pendataan dan pengelompokan kesejahteraan.
“Dalam sosialisasi, pemerintah harus menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis agar bisa dengan mudah diterima,” kata Ahmad.
Ahmad juga menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pendataan dan pengklasifikasian masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan. Karena itu, ia berharap proses tersebut dapat dilakukan secara objektif.
“Di lapangan sering kali terjadi kekeliruan saat proses pendataan dan saat proses mengklasifikasikan kelas masyarakat yang layak menerima bantuan. Harapannya, BPS bisa lebih objektif” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro Arum Purbowati mengatakan pihaknya berharap media turut membantu menyampaikan dinamika data yang ada di Kota Metro secara objektif. BPS Kota Metro juga berkomitmen menjalankan tugasnya dalam hal data statistik.
“BPS Kota Metro berharap kepada media dapat membantu secara objektif perihal dinamika data yang ada di Kota Metro” kata Arum.
Potensi ketidaksesuaian antara data DTSEN dan kondisi masyarakat juga menjadi bagian yang perlu dipahami. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu selalu menggambarkan keadaan terkini.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dalam DTSEN dapat mengajukan usul atau sanggah melalui mekanisme yang disediakan pemerintah. Pengajuan tersebut ditujukan untuk memastikan kondisi sosial-ekonomi yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.
“Masyarakat tidak harus menerima begitu saja apabila data DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tetapi dapat mengajukan usulan atau sanggahan untuk dilakukan verifikasi” kata Arum.
Pengajuan sanggah tidak serta-merta membuat data atau status kesejahteraan seseorang berubah. Data yang dilaporkan harus melalui proses verifikasi dan validasi, termasuk pengecekan kondisi lapangan oleh petugas atau pendamping terkait.
Masyarakat juga dapat menyertakan informasi atau dokumen pendukung yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Informasi dan bukti tersebut membantu proses verifikasi untuk menilai kesesuaian data yang tercatat dengan kondisi aktual.
“Karena itu, masyarakat perlu memberikan informasi dan bukti yang menggambarkan kondisi sebenarnya agar proses verifikasi dapat dilakukan secara tepat” ungkap Arum.
Mekanisme usul dan sanggah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang merasa seharusnya menerima bantuan tetapi belum tercatat. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan apabila menemukan penerima yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi atau kriteria yang ditetapkan.
“Mekanisme usul dan sanggah diperlukan untuk memperbaiki dua kemungkinan kesalahan, yaitu masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak masuk dalam sasaran dan masyarakat yang sudah tidak layak tetapi masih tercatat” katanya.
Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya menjadi bagian dari proses pemutakhiran data. Proses tersebut diperlukan untuk menjaga agar perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data yang digunakan pemerintah.
Pemerintah Kota Metro juga perlu memastikan masyarakat memahami bahwa ketika terdapat ketidaksesuaian data, tersedia ruang untuk menyampaikan usul atau sanggah. Proses tersebut kemudian harus melalui verifikasi dan validasi sebelum data dimutakhirkan.
Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan DTSEN diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang terintegrasi, tetapi juga mampu mengikuti dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.