Metro, djurnalis.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mendapat kucuran dana sebesar Rp 6,5 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bumi Say Wawai.

Dana miliaran Rupiah itu nantinya digunakan untuk tahapan kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 6,5 Miliar tersebut bakal dipakai saat dimulainya tahapan hingga hingga pencoblosan pada November 2024 mendatang.

“Kalau sesuai yang sudah direncanakan Bawaslu menperolah anggaran sebesar Rp 6,5 Miliar. Nantinya dana itu digunakan untuk tahapan pilkada sampai bulan September 2024 besok” ungkapnya kepada Wartawan, Selasa (23/4/2024).

Badawi menyampaikan bahwa anggaran yang telah masuk ke Bawaslu Metro saat ini mencapai Rp 2,6 Miliar. Anggaran tersebut masih utuh dan belum direalisasikan untuk kegiatan apapun.

“Terkait dana itu memang, Saya akui sudah masuk ke Bawaslu sebesar 40 persen, dengan total Rp 2,6 Miliar, tapi belum ada realisasi” katanya.

Tak hanya itu, Ketua Bawaslu tersebut juga mengaku masih menunggu jadwal pelaksanaan Pilkada, dan pemerintah dari Bawaslu pusat dalam hal ini sebagai Penggunaan anggaran.

“Terkait pelaksanaan Pilkada memang harusnya sudah dimulai, tetapi hari ini masih mau ikut Rakor di Jakarta terkait jadwal Pilkada. Kita di kabupaten kota masih menunggu petunjuk dari pusat” terangnya.

Di lain Pihak, Kepala Kesbangpol kota Metro menegaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berencana menggelontorkan anggaran puluhan Miliar untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota setempat.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro tersebut rencananya bakal dibagikan ke penyelenggara, pengawas hingga pengamanan dalam Pilkada Metro 2024 mendatang.

Hal tersebut diakui Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro, Rosita saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (22/11/2023) lalu. Ia menyebut, Pemkot Metro hanya bertugas sebagai fasilitator demi kelancaran proses Pilkada.

“Kita memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jadi pemerintah tidak sebagai pengawas, pengawas gakumdu itu cuma ada di Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian” kata dia kepada Awak Media, Rabu (22/11/2023).

Rosita mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Metro akan memfasilitasi anggaran untuk melancarkan proses Pilkada di Bumi Sai Wawai.

“Jadi kita di dalam Pemilu dan Pilkada, memfasilitasi apa-apa yang bisa memperlancar pelaksanaan dari Pemilu itu” ucapnya.

Rosita mengungkapkan, anggaran sebanyak kurang lebih Rp 19,5 Miliar bakal diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.

“Misalnya, anggaran di Pilkada itu sudah kita siapkan dari APBD. Anggarannya lumayan, di KPU sekitar Rp 13 Miliar dan Bawaslu sekitar Rp 6,5 Miliar” ungkapnya.

Tak hanya dua lembaga tersebut, Aparat Kepolisian juga bakal menerima jatah sekitar Rp 1 Miliar yang diperuntukkan guna operasional pengamanan Pilkada.

“Untuk anggaran pengamanan ada, ini kan belum disahkan, jadi masih kisaran saja. Belum tahu juga angka pastinya, anggaran kita tidak banyak” tegasnya.

Meskipun begitu, ia juga mengungkapkan bahwa anggaran yang rencananya bakal digelontorkan tersebut belum disepakati dan masih berupa rancangan.

“Mungkin Rp 1 Miliar atau berapapun itu, semua masih wacana” pungkasnya.

Diketahui, pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 rencananya berlangsung bulan November 2024 mendatang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pesta demokrasi untuk para Kepala Daerah mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota se Indonesia bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang

Terdapat sebanyak 548 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024. Rinciannya ialah 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. (Krs)