Metro djurnalis.com-Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) akan bawa dugaan pemborosan Anggaran Pemerintah kota Metro yang mencapai Rp 8 miliyar. Hal itu ditegaskan Ketum IPLI Hermansyah, TR.SH. dimarkasnya di bilangan Mekarsari usai bersitegang dengan Plh. Sekda Metro Senin, 2/3/2026.

 

Semula hanya ingin berdialog, untuk apa yang menurut versi IPLI bahwa dana Rp 8 M merupakan pemborosan. Namun bukannya mendapat sambutan hangat, justru bersitegang dengan Plh. Sekda Metro Dr. Kusbani di halaman kantor Walikota Metro.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Beruntung, upaya gerak cepat Aparat keamanan baik dari kepolisian maupun Satpol PP kota Metro dalam mengambil tindakan membuahkan hasil. Plh. Sekda Kusbani yang tadinya sudah berupaya melepas atribut ASNnya, berhasil diredam oleh Petugas.

 

Ikatan Pemuda Lampung Indonesia akan membawa dugaan pemborosan oleh Pemerintah kota Metro ke Aparat Penegak Hukum.

 

“Akan Kita bawa laporan dugaan pemborosan ini ke BPK, Polda dan Kejati Lampung. Harapan Saya biar dugaan ini terjawab, sebab kalau minta penjelasan ke Pemerintah Kota Metro, Wartawankan tadi bisa lihat. Bukannya dapat jawaban, malah Plh. Sekdanya sok jagoan” kata Hermansyah, TR.SH.

Baca juga:  IPLI Serahkan 13 Berkas Laporan ke Kejati Lampung

 

Semula niat baik IPLI untuk beraudiensi ke Pemerintah kota Metro, berubah menjadi ketegangan terbuka di halaman Kantor Wali Kota Metro. Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) Hermansyah TR. SH. geram dan tersinggung dengan sikap Pemkot Metro, setelah upaya bertemu Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso gagal terlaksana, situasi bahkan nyaris berujung adu fisik. antara Pengunjuk rasa dengan Plh. Sekda Metro Dr. Kusbani.

 

Semula IPLI hanya ingin menyampaikan langsung temuan dugaan pemborosan biaya rutin Pemerintah daerah yang nilainya disebut mencapai Rp 8 miliar, Anggaran itu diklaim tersebar sedikitnya di 15 dinas di Pemkot setempat, mulai dari pertanian, pekerjaan umum hingga keuangan atau kantor BPKAD Bumi Say Wawai.

 

Namun, alih-alih diterima untuk berdialog, Rombongan IPLI justru disambut di depan kantor Walikota oleh Pelaksana Harian Sekda Metro, Kusbani/ yang membawa secarik surat berisi penjelasan.

Baca juga:  Walikota Ajak UMKM di Bandarlampung Promosikan Produck di HUT Apeksi 2022

 

Isi surat menyebutkan bahwa permohonan audiensi yang dilayangkan pada Jumat (27/2/2026) baru tercatat masuk pada Senin (2/3/2026) karena Sabtu dan Minggu hari libur/ sehingga audiensi harus dijadwalkan ulang.

 

Penjelasan itu ternyata kembali memicu ketersinggungan Ketua Umum IPLI Hermansyah, TR.SH. Ia menilai seharusnya Pejabat Pemerintah bersikap lebih terbuka dan mengedepankan etika dialog.

 

“Saya merasa tersinggung dengan sikap Pemkot Metro hari ini, seharusnya Pemerintah terbuka dengan segala informasi yang dibutuhkan Warganya”ungkap Hermansyah, TR.SH.

 

Suasana sempat memanas, sejumlah Anggota IPLI tersulut emosi dan nyaris baku hantam dengan Plh Sekda. Beruntung Aparat dari Polres dan Satpol PP sigap melerai sehingga bentrokan fisik berhasil dicegah.

 

Hermansyah mengungkapkan, sebelum surat resmi diserahkan pada Jumat kemarin, Pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan melalui pesan WhatsApp kepada Wali Kota dan Plh Sekda terkait rencana audiensi hari Senin ini, Ia menyayangkan respons yang dianggapnya tidak mencerminkan sikap bijak seorang pejabat publik///

Baca juga:  John L. Situmorang Pertanyakan Alasan PN Metro Merubah Status Tahanan Farida.

 

“Saya sesalkan sikap kekanak Kanakan Pemerintah kota Metro, karena sikap Mereka tidak mencerminkan seorang Pejabat Publik, malah seperti Preman pasar” aku Hermansyah, TR.SH.

 

Dalam orasinya selama hampir satu setengah jam, Hermansyah menegaskan bahwa IPLI tidak akan lagi menjadwalkan ulang audiensi, Ia bahkan menyatakan siap membawa persoalan dugaan pemborosan anggaran rutin tersebut ke APH.

 

Berkas temuan itu akhirnya diterima Kepala Kesbangpol Metro, Bangkit Haryo Utomo yang menyatakan akan menindaklanjuti dokumen tersebut dan membuka ruang koordinasi lebih lanjut.

 

Peristiwa ini menjadi sorotan publik, di tengah tuntutan transparansi anggaran, ketegangan di depan kantor Wali kota justru memperlihatkan retaknya komunikasi antara Pemerintah dan Elemen Masyarakat, Kini bola panas ada di tangan Pemerintah setempat, terutama untuk membuka ruang klarifikasi atau menghadapi laporan

  1. resmi ke auditor Negara. Krisna