Kabid Humas Polda Riau Kombespol Pandra Dimutasi, Usai Didemo Wartawan dan Diperiksa Propam

Pekanbaru, djurnalis.com – Jabatan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Riau resmi berganti. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dimutasi melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1341/VI/KEP/2026 tertanggal 25 Juni 2026, hanya sekitar sepekan setelah menjadi sasaran aksi protes puluhan jurnalis di Mapolda Riau dan menjalani pemeriksaan internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Momentum pergantian tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sebab, mutasi berlangsung setelah gelombang kritik dari insan pers terhadap pola komunikasi Humas Polda Riau yang dinilai tertutup, sulit diakses untuk kepentingan konfirmasi, serta tidak mencerminkan kemitraan yang sehat antara kepolisian dan media.

Dalam telegram Kapolri, Kombes Pandra dipindahkan sebagai Gadik Kepolisian Madya Tingkat II Diklatsus Jatrans Lemdiklat Polri. Posisi Kabid Humas Polda Riau kini diisi Kombes Pol Akmadi yang sebelumnya menjabat Direktur Samapta Polda Sumatera Barat.

Aksi protes yang berlangsung pada Jumat (19/6/2026) menjadi salah satu demonstrasi terbuka yang jarang terjadi di lingkungan kepolisian. Puluhan wartawan yang sehari-hari meliput di Polda Riau mendatangi kantor Bidhumas untuk menyampaikan protes atas sulitnya memperoleh akses konfirmasi terhadap berbagai pemberitaan dan penanganan perkara hukum.

Sebagai simbol kekecewaan, para jurnalis mengumpulkan uang receh pecahan Rp100 hingga Rp1.000 dan menyerahkannya ke ruang kerja Kabid Humas. Mereka juga mengembalikan uang Rp300 ribu yang sebelumnya pernah diberikan Kombes Pandra kepada seorang wartawan yang sedang sakit. Pengembalian itu disebut sebagai bentuk penegasan bahwa independensi profesi pers tidak dapat diukur maupun dipengaruhi oleh bantuan materi.

Selain mempersoalkan buruknya komunikasi, para wartawan juga menyoroti dugaan adanya perlakuan diskriminatif terhadap media tertentu serta dugaan intervensi terhadap kerja jurnalistik yang disebut berdampak pada pemberhentian seorang reporter televisi oleh perusahaan medianya.

Sekitar 30 menit setelah massa menunggu di depan ruangannya, Kombes Pandra akhirnya menemui para wartawan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua. Saya akan berupaya memperbaiki diri,” ujarnya di hadapan para jurnalis.

Gelombang protes tersebut kemudian mendapat perhatian pimpinan Polda Riau. Kapolda memerintahkan evaluasi internal, sementara Bidang Propam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Kabid Humas.

Kabid Propam Polda Riau, Kombes Pol Harissandi, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kritik yang disampaikan insan pers merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang harus menjadi bahan evaluasi bagi institusi.

“Polda Riau memahami bahwa kritik dan saran yang disampaikan insan pers merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sangat penting. Kapolda memberi atensi khusus dan memerintahkan evaluasi internal demi memperkuat pelayanan informasi publik,” ujarnya.

Di tengah sorotan publik atas rangkaian peristiwa tersebut, Polda Riau menegaskan bahwa mutasi Kabid Humas merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri.

“Mutasi ini merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di tubuh Polri,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Riau, AKBP Rudi Samosir, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, kedekatan waktu antara aksi protes wartawan, pemeriksaan Propam, dan terbitnya surat mutasi Kapolri menjadi perhatian publik serta memunculkan berbagai spekulasi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Mabes Polri yang menyebut adanya hubungan langsung antara mutasi tersebut dengan aksi penyampaian aspirasi para jurnalis.

Kalangan wartawan berharap pergantian pejabat Humas menjadi momentum memperbaiki hubungan kemitraan antara kepolisian dan media, sehingga pelayanan informasi publik dapat berlangsung lebih terbuka, profesional, dan akuntabel. (**)