NewsPemprov

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tingkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat Sampai Daerah

130
×

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tingkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat Sampai Daerah

Sebarkan artikel ini
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tingkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat Sampai Daerah

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, di Ruang Command Center Lt. II *, Senin (19/2/2024).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian diwakili Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memimpin rakor pengendalian inflasi dari ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat. 

Dalam rapat koordinasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024.

Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13 & 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi.

“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari,” jelas Pudji Ismartini.

Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.

Direktur Pertimbangan Hukum Sila H. Pulungan mengingatkan dalam beberapa hal menjadi catatan dalam keterkaitan tugas dan kewenangan terhadap pengendalian inflasi ini. 

Pentingnya koordinasi antara para pemangku kepentingan, serta adanya  sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk tetap satu langkah dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. (*).