Jelang Idul Fitri 2024, Mendagri Meminta Pemerintah Daerah Antisipasi Inflasi Pada Sektor Transportasi

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual), di Ruang Command Center Lt.II *, Senin (18/3/2024). 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung rakor tersebut menyebutkan bahwa Inflasi Nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75% (yoy) dan 0,37% (mtm). Tito Karnavian menjelaskan, angka tersebut sebagian besar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok transportasi, dipengaruhi oleh adanya Pemilu serta libur panjang. 

Menjelang HBKN Idul Fitri 2024, Mendagri meminta Pemerintah Daerah agar mengantisipasi inflasi pada sektor transportasi khususnya dalam menghadapi arus mudik dan arus balik. 

Selain melalui berbagai program-program bantuan sosial, dalam rangka menjaga dan memperkuat tingkat daya beli masyarakat, Mendagri menjelaskan bahwa Pemerintah pada tanggal 13 Maret yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatannya menyampaikan agar Pemerintah Daerah melakukan antisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas selama HBKN seperti telur dan daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih dan cabai rawit

Sementara itu, Deputi III bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) sedang mengalami penurunan secara bertahap sejak minggu kedua Februari 2024 di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. 

Oleh karenanya, Bapanas meminta agar Bulog segera mengintensifkan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dari dalam negeri melalui penyerapan gabah di tingkat petani. 

Dalam kesempatan tersebut, Bapanas juga mengapresiasi peran aktif Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) HBKN 2024 serta mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun jadwal kegiatan GPM periode Maret – April sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah menjelang HBKN puasa dan lebaran. (*).