Metro, djurnalis.com – Kota Metro merupakan salah satu dari 42 kabupaten/ kota sebagai daerah percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial Nasional yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kota Metro bahkan dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Hal tersebut disampaikanWalikota melalui Asisten bidang Pemerintahan Pemkot Metro dalam acara digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026, yang dihadiri perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Bank Indonesia Provinsi Lampung, OPD terkait, camat, lurah, hingga berbagai Unsur pelayanan Masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota Metro yang dibacakan Helmi Zain, sebagai Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, disebutkan bahwa program digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memperbaiki persoalan penyaluran bantuan sosial, yang selama ini masih menimbulkan keluhan masyarakat akibat data penerima yang belum sepenuhnya akurat.
“Kita masih sering mendengar Masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara Warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh bantuan sosial” ujarnya.
Menurut Helmi, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari subjektivitas pendataan, lemahnya sistem verifikasi, hingga keterlambatan pembaruan data penerima bantuan. Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Melalui sistem baru ini, penyaluran Bansos akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem administrasi kependudukan Nasional, serta menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai sarana verifikasi utama guna mencegah duplikasi Penerima bantuan.
Program digitalisasi bansos juga dirancang dengan pendekatan People centric atau berorientasi pada Masyarakat. Nantinya, Mereka dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri, melalui Portal Perlinsos maupun dengan bantuan Agen Pendamping melalui proses verifikasi biometrik dan integrasi data lintas Lembaga.
Selain meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, program ini juga diharapkan mampu memperkuat transparansi, efisiensi anggaran, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan. Bahkan, berdasarkan estimasi Pemerintah Pusat, digitalisasi bansos berpotensi menghemat anggaran Negara hingga Rp101 triliun sampai Rp127 triliun secara Nasional.
Pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si mengatakan, Pemerintah Kota Metro terus mempersiapkan penerapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial Nasional berbasis teknologi digital.
Program ini bertujuan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta sistem pembayaran digital.
Masyarakat nantinya dapat mendaftar bansos secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos, sementara dana bantuan akan langsung masuk ke rekening penerima dan dapat digunakan melalui mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan.
“Digitalisasi bansos juga diharapkan mampu mengurangi kesalahan data penerima bantuan, mempercepat pelayanan, meningkatkan inklusi keuangan Masyarakat, serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro” papar Handayani Ningrum.
Aulia Fahrunnisa dari Bank Indonesia Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa DPI ke 42 kabupaten/kota merupakan program yang menggunakan Portal Perlinsos dengan verifikasi biometrik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta terhubung dengan data lintas lembaga guna memastikan validitas Penerima bantuan.
Pilot project di Banyuwangi, menunjukkan hasil positif dengan 359 ribu Keluarga berhasil terdaftar dalam waktu kurang dari satu bulan. Pemerintah menilai sistem digital ini mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima Bansos dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.
“Selain itu, digitalisasi Bansos juga diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran Negara serta menjadi persiapan menuju implementasi sistem bansos digital secara nasional” pungkasnya. Krisna/ Andre DF